Di Balik Pensiun Dini PLTU, ICW Curiga Ada Potensi Mark-Up Kompensasi PLTU

Transisi energi jangan menjadi ajang pemindahan dana publik ke kantong segelintir elite melalui kompensasi yang tidak akuntabel. Tanpa membuka PJBL, publik tidak bisa memverifikasi apakah sebuah PLTU layak dipensiunkan atau hanya bagian dari lobi politik.

ICW mengidentifikasi dua risiko utama yang muncul akibat tertutupnya kontrak listrik dalam proses transisi energi, antara lain: 

1. Risiko penggelembungan (mark-up) kompensasi. Besaran ganti rugi yang ditentukan oleh poin-poin dalam PJBL berpotensi dimanipulasi jika tidak didasarkan pada komponen nilai yang transparan;
2. Kedua, melemahkan pengawasan publik. Ketiadaan informasi menghalangi masyarakat memantau potensi konflik kepentingan dan risiko korupsi dalam proses seleksi memensiunkan PLTU.

Maka, organisasi sipil mendesak agar pemerintah membuka PJBL dan merevisi Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi No. 01/UK/DIK/PPIDPLN/2024 yang menutup seluruh informasi dalam kontrak yang dimiliki oleh PLN.

Lalu, Kementerian ESDM dan PLN pun harus menyusun pedoman keterbukaan informasi khusus untuk kontrak pembangkit, terutama dalam konteks pensiun dini PLTU.

PT PLN sebagai BUMN harus memperkuat prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan good corporate governance, sebab keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan investor atau pendana dan mendukung efisiensi biaya pensiun dini PLTU,”

terang Azhim.