Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, minta Pemprov DKI perkuat rencana pembangunan agar anggaran daerah bisa terserap secara optimal dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya usai rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) bersama Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Lingkungan Hidup pada Jumat, 19 Juni 2026.
Yuke mengatakan, pembebasan lahan masih jadi faktor penghalang untuk merealisasikan Proyek Jalan Penghubung atau missing link. Akibatnya, anggaran yang disiapkan tidak terserap secara maksimal dan warga tidak merasa manfaat langsung dari pembangunan tersebut.
Kami berharap ketika program dianggarkan, persoalan lahan sudah cukup jelas sehingga pelaksanaannya tidak terhambat,”
kata Yuke seperti dikutip dari Berita Jakarta.
Menurutnya, sangat penting untuk punya perencanaan yang matang agar tidak ada lagi proyek yang tertunda yang berimbas pada terhambatnya upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta.
Banyak Evaluasi
Selain infrastruktur, Komisi D juga membahas pengawasan tata ruang dan perizinan. DPRD bahkan meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk memperkuat sistem pengawasan, agar bisa menindak cepat pelanggar tata ruang.
Selain itu, Yuke juga menilai persoalan sampah masih jadi masalah yang butuh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Ia mendorong penguatan program pemilihan sampah melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
Ini harus menjadi gerakan bersama. Akademisi, sekolah, komunitas, hingga pengelola sampah perlu dilibatkan agar pengelolaan sampah berjalan optimal,”
ujarnya.
Yuke menambahkan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah perlu diperkuat, karena saat ini saksi yang ada dinilai belum memberikan efek jera.
Menurutnya, penerapan retribusi sampah dapat menjadi opsi pada masa mendatang setelah sistem pengelolaan sampah berjalan lebih baik. Skema tersebut dapat disertai pemberian insentif bagi pihak yang aktif mengurangi dan mengelola sampah, serta tarif lebih tinggi bagi pihak yang tidak patuh.
Ia menilai upaya pengurangan sampah perlu lebih dulu difokuskan pada sektor perkantoran, hotel, restoran, dan kafe (Horeka), sementara di tingkat permukiman dilakukan melalui peran RT/RW, komunitas, serta edukasi kepada warga secara berkelanjutan.
