Persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup diselesaikan melalui pergantian pimpinan. Ekonom sekaligus pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pergantian pejabat memang dapat memulihkan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, menurut Achmad, pergantian pimpinan tidak otomatis menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG.
Pergantian pejabat memang dapat memulihkan kepemimpinan, tetapi tidak otomatis memperbaiki pengadaan, penyaluran anggaran, pemilihan mitra SPPG, keamanan pangan, dan mekanisme pengawasan,”
kata Achmad dalam keterangannya, Kamis, 23 Juli 2026.
Ia juga menyoroti perubahan anggaran MBG yang menunjukkan desain program belum sepenuhnya stabil. Anggaran MBG 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp335 triliun dikoreksi menjadi Rp268 triliun. Lalu, kembali diturunkan menjadi Rp229 triliun.
Dibandingkan rencana awal, terjadi pengurangan sebesar Rp106 triliun atau sekitar 31,6 persen.
Menurut Achmad, perubahan anggaran dalam skala besar tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penerima manfaat, kebutuhan dapur, biaya per porsi, hingga kapasitas pelaksanaan masih belum dihitung secara matang.
Padahal, program ini telah berkembang menjadi jaringan transaksi publik yang sangat besar dengan lebih dari 21 ribu SPPG dan melibatkan lebih dari 61 ribu pemasok.
Tanpa data pemasok, pemilik manfaat perusahaan, harga bahan baku, jumlah penerima aktual, dan biaya per porsi yang terbuka, pengawasan akan selalu tertinggal dari pencairan anggaran,”
ujarnya.
Selain aspek tata kelola anggaran, Achmad juga menilai keamanan pangan masih jadi titik lemah pelaksanaan MBG. Berdasarkan data BGN, baru sekitar 32 persen SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga sebagian besar dapur masih beroperasi tanpa sertifikasi tersebut pada awal tahun.
Ia menilai pemerintah seharusnya memastikan seluruh standar sanitasi dipenuhi sebelum dapur mulai beroperasi. Verifikasi terhadap kelayakan higiene, sistem pengolahan limbah, penyimpanan bahan pangan, hingga kesiapan penanganan insiden harus dilakukan sejak awal, bukan setelah layanan berjalan.
Lebih lanjut, Achmad menyampaikan status MBG sebagai janji politik Presiden Prabowo Subianto tak boleh menutup ruang evaluasi terhadap pelaksanaannya. Menurutnya, evaluasi bukan berarti menghentikan program, melainkan memperbaiki desain agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG, mitra, pemasok, kontrak, aliran dana, dan potensi konflik kepentingan.
Selain itu, BGN juga dinilai perlu menyediakan dasbor publik yang memuat lokasi SPPG, jumlah penerima, realisasi anggaran. Begitipun biaya per porsi, status sertifikasi higiene, hasil inspeksi, hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Dia menekankan pergantian pimpinan akan berguna apabila diikuti perubahan tata kelola.
Ukuran keberhasilan MBG bukan jumlah porsi dan besarnya anggaran, melainkan keamanan makanan, perbaikan status gizi, ketepatan penerima, efisiensi biaya, dan kemampuan negara mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran,”
tuturnya.
