Pemerintah telah mengklaim mengeluarkan anggaran sekitar Rp44 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT).
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengatakan angka tersebut merupakan informasi yang diterimanya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan informasi yang saya terima dari BNPB, sekitar Rp44 miliar telah dikeluarkan untuk penanggulangan bencana,”
ujar Lisda, di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Dana Siap Pakai Kebencanaan
Selain anggaran yang sudah digunakan, Lisda mengungkap pemerintah juga memiliki dana siap pakai kebencanaan sebesar Rp5 triliun.
Lisda menerangkan, dana siap pakai sebesar Rp5 triliun tersebut masih dapat ditambah sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Ia menilai dukungan anggaran harus diikuti pengawasan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.
Korban dan Kerusakan Rumah
Adapun, gempa di sejumlah wilayah NTT menyebabkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Lisda menyebut kerusakan rumah tercatat dalam kategori berat, sedang, hingga ringan.
Tentu kita sangat prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Hingga saat ini, jumlah korban masih terus bertambah. Kami juga telah menerima data mengenai kerusakan rumah warga, baik yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kami,”
katanya.
Menurut Lisda, pemerintah perlu mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan perbaikan rumah warga yang rusak.
Kami akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal,”
tuturnya.
Lisda menegaskan penggunaan anggaran harus berjalan seiring dengan percepatan penanganan. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terdampak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan dan pemulihan.
Perkuat Mitigasi Bencana
Selain penanganan darurat, Komisi VIII juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi agar dampak bencana berikutnya dapat ditekan. Lisda menilai pemerintah perlu lebih banyak melakukan langkah preventif, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi.
Pada kesempatan sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena mengatakan BNPB telah mengirimkan bantuan menggunakan pesawat kargo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Bantuan-bantuan yang memang langsung harus diberikan, kemarin BNPB lewat pesawat kargo sudah dikirimkan. Nanti akan dilihat dulu keadaannya seperti apa,”
ujar Mahdalena.
Komisi VIII DPR RI juga berencana meninjau langsung lokasi bencana. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mengevaluasi penanganan di lapangan.
