Barisan Oposisi Indonesia (BOI) mendesak Presiden Prabowo Subianto membersihkan keberadaan mafia alutsista di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
BOI menyebut keberadaan mafia alutsista membuat desain sistem pertahanan nasional menjadi tidak efektif bagi agenda memperkuat pertahanan nasional.
Mafia alutsista ini kan pikirannya cari untung, bukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Makanya dia tidak akan perduli kalau kapal perang dan pesawat tempur yang dibeli rongsokan dan sudah tidak berguna lagi. Masak yang begini kita biarkan,”
kata Aktivis BOI, Andi Yusuf Gufrang, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, keberadaan mafia alutsista ini disinyalir ada karena Kemhan tidak bersikap profesional dalam menunjuk rekanan penyedia atau vendor pengadaan alutsista. Sehingga, ungkapnya, seringkali alutsista yang diimpor tidak pernah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh publik.
Yang diimpor akhirnya alutsista bekas atau kapal perang yang tidak bisa digunakan. Atau yang biasa terjadi, spesifikasi pesawat temput atau kapal perangnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,”
ujarnya.
Gufrang pun menanggapi kabar soal dugaan monopoli pengadaan alutsista oleh Perusahaan Republikorp (PT Republik Korpora Indonesia) di tubuh Kemhan yang mencapai angka US$2,45 miliar.
Menurutnya, sangat tidak bijak memberikan prioritas pengadaan proyek pada satu perusahaan yang tercatat memiliki rekam jejak yang kurang baik.
Apalagi, kata Gufrang, perusahaan tersebut diketahui pernah tersebut nama dalam kasus pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.
Meski akhirnya dibatalkan Kemhan, namun banyak laporan media menyebut Norman Joesoef, selaku pemilik, sebagai pihak yang mengatur upaya pembelian pesawat tersebut bersama perusahaan militer dan senjata internasional Excalibur International.
Saya kira publik perlu memberi atensi terhadap perusahaan Republikorp milik Norman Joesoef ini. Banyak rekam jejak kurang baik tetapi malah ditunjuk sebagai vendor pengadaan proyek Kemhan. Jumlahnya bahkan sangat signifikan, hampir 30 persen dari nilai total proyek. Ini jelas monopoli,”
bebernya.
Gufrang pun meminta Presiden Prabowo bersikap konsisten dalam melawan korupsi dan mencegah perilaku korupsi di institusi pemerintahan manapun. Termasuk dalam melawan keberadaan mafia alutsista di tubuh Kemhan.
Bagi Gufrang, upaya melawan mafia alutsista harus menjadi komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga uang rakyat demi desain pertahanan negara dan sistem alutsista nasional yang efektif.
Presiden Prabowo tentu tidak akan membiarkan sistem persenjataan dan pertahanan negara rusak karena keberadaan mafia alutsista,”
tekannya.
