Presiden RI Prabowo Subianto beri tenggat waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan arahan Presiden Prabowo bukan sekadar evaluasi rutin. Tapi, melainkan mendorong BGN bergerak lebih cepat mencari terobosan agar program MBG berjalan lebih efektif.
Pak Presiden meminta BGN mengkaji lebih jauh, lebih dalam lagi. Artinya Presiden mendorong agar BGN melakukan evaluasi yang lebih cepat, lebih gesit, dan dimungkinkan mencari alternatif-alternatif lain,”
kata Bahtra, Kamis, 16 Juli 2026.
Evaluasi diminta difokuskan agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Selain itu, agar bisa memperbaiki tata kelola program di lapangan.
Bahtra mengatakan arahan Presiden bukan sekadar evaluasi rutin. Tapi, melainkan mendorong BGN agar bergerak lebih cepat mencari terobosan agar program MBG berjalan lebih efektif.
Artinya Presiden mendorong agar BGN melakukan evaluasi yang lebih cepat, lebih gesit, dan dimungkinkan mencari alternatif-alternatif lain,”
lanjut Bahtra.
Menurutnya, tenggat satu bulan yang diberikan Presiden merupakan waktu bagi BGN untuk percepat pembenahan di tengah dimulainya kegiatan belajar mengajar.
Kalau saya pikir diberi tenggat waktu dalam jangka sebulan itu sesuatu yang positif. BGN bisa berbenah dalam waktu yang sudah diberikan oleh Presiden,”
ujarnya.
MBG Harus Tepat Sasaran
Bahtra menjelaskan salah satu fokus evaluasi adalah memastikan MBG hanya diberikan kepada anak-anak yang memang berhak menerima, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menilai langkah BGN mengevaluasi penerima manfaat termasuk tak lagi memberikan MBG kepada anak dari keluarga mampu, merupakan kebijakan yang tepat.
Anak-anak yang dianggap orang tuanya sangat mampu memang tidak semestinya menerima itu. Saya pikir itu sesuatu yang baik dalam rangka perbaikan dan juga penghematan anggaran MBG,”
katanya.
Selain penerima manfaat, Bahtra menyebut Prabowo juga ingin kualitas dapur penyedia MBG ikut dibenahi. Sebab, masih ditemukan dapur yang belum memenuhi standar pengelolaan maupun kualitas makanan.
Dia menekankan yang paling penting memang harus dievaluasi dapur-dapur yang selama ini tak sesuai standarisasi.
Mulai dari pengelolaannya, kemudian menu-menu makanan juga harus terus kita pantau,”
ujar Bahtra.
Ia pun mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Dengan pengawasan itu, anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.
