Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah serta berdampak terhadap operasional fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, dr. Maharani, meminta pemerintah mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan terdampak sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan medis selama masa transisi.
Dalam situasi bencana, pelayanan kesehatan tidak boleh terputus. Rumah sakit lapangan sangat penting sebagai respons darurat, tetapi pada saat yang sama pemulihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang terdampak harus terus dipercepat agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan,”
katanya kepada wartawan, Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi delapan kabupaten/kota yang terdampak gempa, yakni Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.
Dikatakannya, sejumlah fasilitas kesehatan membutuhkan perhatian lebih akibat kerusakan yang terjadi setelah gempa. Dua di antaranya yakni RSUD Ruteng di Manggarai dan RSUD Aeramo di Nagekeo.
Sebagai langkah penanganan awal, Kementerian Kesehatan mengaktifkan Health Emergency Operation Center dan mengerahkan Emergency Medical Team ke wilayah terdampak.
Pemerintah juga mendirikan rumah sakit lapangan di Ruteng dan Aeramo untuk menjaga pelayanan kesehatan tetap tersedia.
Rumah Sakit Lapangan Ruteng bahkan telah beroperasi memberikan layanan kesehatan dasar hingga tindakan operasi bagi pasien yang terdampak gempa.
Maharani mengapresiasi langkah cepat tersebut. Namun menurutnya fasilitas kesehatan darurat tidak boleh menjadi satu-satunya solusi, karena pemerintah tetap harus memastikan rumah sakit permanen yang mengalami kerusakan segera dipulihkan.
Lebih jauh dia menekankan sejumlah layanan kesehatan esensial harus tetap tersedia selama proses pemulihan. Layanan tersebut mencakup penanganan kegawatdaruratan, operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, hemodialisis, obat-obatan, hingga kebutuhan pasien yang harus menjalani perawatan secara rutin.
Pemetaan Kebutuhan Nakes
Ia juga meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan logistik medis secara berkala. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses geografis yang sulit.
Pemulihan bukan hanya soal bangunan. Yang harus dipastikan adalah dokter dan tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan mencukupi, sistem rujukan berjalan, serta pasien yang membutuhkan pelayanan rutin tidak kehilangan akses akibat bencana,”
jelasnya.
Maharani mengungkapka, kesinambungan pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi yang kuat antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar perpindahan dari sistem pelayanan darurat menuju layanan kesehatan normal dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tetap menjamin keselamatan pasien.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Maharani memastikan persoalan pemulihan sektor kesehatan akan terus menjadi perhatian dalam penanganan pascagempa di NTT.
Ia menilai masyarakat harus mendapatkan kepastian pelayanan hingga seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak kembali berfungsi secara optimal.
Masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, membutuhkan operasi, persalinan, atau pelayanan kesehatan lainnya, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan. Itu yang harus kita jaga sampai seluruh fasilitas kesehatan kembali berfungsi dengan baik,”
