Tag: habiburokhman

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Komisi III DPR menyatakan bahwa RUU Penyesuaian Pidana itu harus dibentuk untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang segera diberlakukan pada awal 2026.
Nasional

Habiburokman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Dihembuskan Buat Lemahkan Prabowo

By
Iren Natania
Dusep

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai narasi yang menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seharusnya berada di bawah kementerian…

OWRITE-ads-banner
Nasional

Komisi III DPR Minta Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Dinilai Tak Berkeadilan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penanganan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya perlu…

Hukum

Laras Faizati Tak Masuk Bui, Habiburokhman: Bukti KUHP–KUHAP Baru Pakai Hati Nurani

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, angkat bicara soal vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati.…

Politik

Tolak Tuduhan Hoaks, Koalisi Minta Tunda Pelaksanaan KUHAP Baru

Dalam rapat di DPR, 18 November 2025, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut poster dari…

Politik

DPR akan Bahas RUU Penyesuaian Pidana

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pekan depan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. …

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Politik

Polemik Disabilitas dalam KUHAP Baru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) memimpin rapat panja RUU KUHAP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat tersebut membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya terkait pemblokiran dan kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan melalui damai.
Politik

Verifikasi Ijazah Calon KY, DPR Malah Ungkit Polemik Arsul Sani