Persoalan kepadatan jemaah di kawasan Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah.
Meskipun pelaksanaan haji tahun ini secara umum berjalan lancar, keterbatasan kapasitas dan fasilitas di Mina masih menjadi tantangan yang dirasakan oleh banyak jemaah, termasuk dari Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut membutuhkan solusi jangka panjang agar tidak terus berulang setiap musim haji.
Marwan Dasopang mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Menurutnya, tahapan pelaksanaan haji mulai dari kedatangan jemaah hingga puncak ibadah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,”
kata Marwan dalam keterangannya Jumat 29 Mei 2026.
Kepadatan Mina Masih Menjadi Persoalan Utama
Kawasan Mina memiliki keterbatasan lahan yang membuat kepadatan jemaah sulit dihindari, terutama saat jutaan umat Islam berkumpul untuk menjalani mabit dan melaksanakan lempar jumrah.
Situasi tersebut menyebabkan ruang gerak jemaah menjadi lebih sempit dan berdampak pada tingkat kenyamanan selama menjalankan rangkaian ibadah.
Marwan menilai kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena jumlah jemaah haji terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain persoalan kepadatan, Timwas Haji DPR RI juga menerima sejumlah laporan terkait fasilitas dasar di Mina yang dinilai belum optimal.
Beberapa jemaah mengeluhkan sistem pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal serta pasokan air yang belum memadai di beberapa lokasi.
Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,”
ujarnya.
DPR Usulkan Tenda Bertingkat di Mina
Untuk mengatasi keterbatasan ruang, Marwan mengusulkan perlunya pendekatan baru yang lebih progresif. Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah pembangunan tenda bertingkat.
Menurutnya, jika perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, maka inovasi dalam penyediaan akomodasi menjadi langkah yang perlu dikaji.
Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,”
katanya.
Selain pembangunan infrastruktur baru, DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan di Mina.
Melalui skema tersebut, sebagian jemaah dapat menjalani mabit di hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus tanpa harus menginap di tenda Mina.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi memanfaatkan skema tersebut karena lokasi hotel mereka memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.
Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,”
jelasnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi
Meski menawarkan sejumlah solusi, Marwan menegaskan bahwa implementasi skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru tidak dapat dilakukan secara instan.
Diperlukan kajian yang matang, dukungan regulasi, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI ke depan dapat memperkuat proses koordinasi dan negosiasi untuk mencari solusi permanen atas persoalan kepadatan di Mina.
Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,”
tegasnya.
Dengan jumlah jemaah yang terus bertambah setiap tahun, pembenahan fasilitas dan pengaturan di Mina menjadi kebutuhan mendesak.
Berbagai usulan yang muncul diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang lebih nyaman, aman, dan manusiawi bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.
