Fokus Bergeser ke Pembocor Dokumen
Di sisi lain, polemik berkembang setelah Kementerian PU menyatakan tengah menelusuri sumber kebocoran dokumen yang memicu perhatian publik tersebut.
Apri mengatakan surat tersebut merupakan dokumen internal yang tidak diperuntukkan untuk menjadi konsumsi publik. Karena itu, kementerian akan melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah kebocoran berasal dari internal atau pihak eksternal.
Tentu kalau memang itu dari internal, kita akan membentuk tim untuk penerapan sanksi. Dan itu kita harus menunggu juga, apakah sanksi nanti termasuk berat, ringan, atau sedang,”
bebernya.
Belakangan, muncul informasi mengenai mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Meski belum ada pernyataan resmi dari kementerian terkait, tetapi banyak pihak yang mengaitkan mutasi tersebut dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas.
Lebih jauh, isu itu juga memunculkan spekulasi di tengah publik bahwa perpindahan jabatan dilakukan sebagai konsekuensi atas beredarnya surat internal kementerian.
Hingga kini, Kementerian PU belum memberikan penjelasan resmi mengenai mutasi atau rotasi organisasi dan jabatan, seperti yang beredar di media sosial.
Legalitas Saja Tidak Cukup
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, polemik tersebut seharusnya tidak hanya dipandang dari aspek ada atau tidaknya penggunaan APBN.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, menurutnya pejabat publik juga dituntut menjaga kepantasan dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Klarifikasi Kementerian PU bahwa keluarga menteri tidak menggunakan APBN perlu dicatat. Tidak boleh ada tuduhan yang melampaui fakta. Jika benar seluruh biaya keluarga ditanggung pribadi, maka aspek pembiayaan langsung memang berbeda dari penyalahgunaan anggaran. Akan tetapi, pertanyaan publik tidak berhenti di sana. Mengapa nama keluarga perlu muncul dalam dokumen yang terkait perjalanan dinas?”
ujar Achmad.
Ia menilai, penggunaan fasilitas negara tidak selalu identik dengan penggunaan anggaran. Dalam tata kelola pemerintahan modern, tidak memakai APBN hanyalah standar minimum.
Sementara itu, pejabat publik tidak boleh hanya berlindung di balik pembuktian administratif bahwa tiket keluarga tidak dibayar negara. Sebab, fasilitas negara tidak selalu berbentuk uang tunai.
Ia bisa berbentuk surat, akses, prioritas layanan, hubungan diplomatik, protokol, atau reputasi jabatan. Semua itu adalah sumber daya publik yang tidak tersedia bagi warga biasa,”
bebernya.
Achmad menilai, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka komposisi delegasi resmi, agenda kunjungan, hasil yang ingin dicapai, hingga mekanisme pendampingan keluarga apabila memang diperbolehkan.
Lebih jauh, kata Achmad, transparansi menjadi penting mengingat Kementerian PU mengelola anggaran yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Saat banyak warga masih melewati jalan rusak, banjir berulang, jembatan rapuh, dan akses air bersih yang belum layak, perjalanan dinas ke luar negeri harus dijelaskan dengan standar akuntabilitas tinggi. Bukan karena pejabat tidak boleh menghadiri forum internasional, melainkan karena setiap perjalanan harus menghasilkan manfaat yang dapat dilacak,”
tuturnya.
Mutasi Jangan Timbulkan Persepsi Pembungkaman
Achmad juga menyoroti munculnya isu mutasi pejabat setelah dokumen perjalanan dinas tersebut bocor. Apabila benar terdapat mutasi yang berkaitan dengan kebocoran dokumen, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa perhatian lebih diarahkan kepada pihak yang membocorkan informasi dibanding substansi yang dipersoalkan masyarakat.
Etika seharusnya bekerja sebelum polemik muncul, bukan setelah dokumen bocor atau setelah publik gaduh. Pejabat publik semestinya memiliki radar moral yang lebih sensitif daripada warga biasa. Mereka harus bertanya sejak awal, apakah tindakan ini patut? Apakah ini akan menimbulkan persepsi konflik kepentingan?”
tekannya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut sebaiknya tidak dipandang sebagai masalah satu kementerian semata, melainkan sebagai refleksi penting mengenai budaya etik di kalangan elite pemerintahan.
Jabatan publik, menurut hemat Achmad, seharusnya membuat seseorang lebih berhati-hati, bukan lebih leluasa. Kekuasaan seharusnya mempersempit ruang menikmati privilese, bukan memperluasnya.
Pemerintahan yang baik harus bergerak lebih tinggi dari sekadar bebas pidana. Ia harus patut, transparan, hemat, sensitif, dan bertanggung jawab,”
jelas Achmad.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa istri dan putri Menteri PU menggunakan pembiayaan APBN dalam rencana kunjungan kerja tersebut.
Kementerian PU juga belum memberikan klarifikasi resmi terkait adanya isu mengenai mutasi jabatan dan rotasi yang dilakukan di badan kementerian.
Meski demikian, polemik yang berkembang menunjukkan bahwa tuntutan publik tidak lagi terbatas pada kepatuhan terhadap aturan administratif, melainkan juga menyangkut standar etika, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik dalam menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya.
