Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI 3T) menyampaikan tiga mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) meninggal dunia di tengah ketidakpastian investasi.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal APGI 3T, Gardian Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Selasa, 14 Juli 2026.
Ada tiga mitra yang sudah meninggal dunia dikarenakan tertekan menunggu kepastian investasi ini,”
kata Gardian.
Gardian menuturkan ada aspirasi mitra dari wilayah 3T. Ia bilang ada beban yang ditanggung para investor dan pengelola dapur MBG di daerah terpencil.
Kondisi itu tak hanya berdampak secara finansial. Tapi, juga memengaruhi kondisi psikologis mereka.
Sebelumnya, perwakilan mitra APGI 3T dari wilayah Papua dan Indonesia Timur juga menyampaikan keluhan serupa di hadapan anggota Komisi IX DPR RI.
Ia mengatakan banyak mitra di daerah terpencil kini hidup dalam ketidakpastian akibat tumpang tindih kebijakan dan belum jelasnya kelanjutan program.
Menurutnya, para mitra yang berada di garis depan pelaksanaan MBG justru menjadi pihak yang paling terdampak ketika kebijakan berubah.
Kami masyarakat terpencil meminta keadilan. Jangan sampai kami yang berada di garda terdepan dikorbankan karena tumpang tindih regulasi,”
ujarnya.
Dia mengungkapkan salah satu rekan mitra bahkan meninggal dunia setelah memikirkan beban utang yang muncul akibat pembangunan fasilitas dapur MBG.
Rekan kami bahkan ada yang meninggal dunia karena memikirkan beban utang pembangunan ini,”
katanya.
Dalam forum tersebut, APGI 3T juga menayangkan video kondisi pembangunan dapur MBG di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tayangan itu perlihatkan beratnya pembangunan fasilitas di wilayah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.
Gardian menjelaskan banyak mitra di daerah 3T telah mengeluarkan modal besar untuk membangun dapur sesuai arahan program.
Namun, hingga kini mereka masih menunggu kepastian mengenai keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi yang telah dikeluarkan.
Karena itu, APGI 3T meminta Komisi IX DPR RI menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan pemerintah memberikan kepastian kepada para mitra. Hal itu terutama mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang telah lebih dulu mengeluarkan modal demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
