Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap pembangunan 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mandek. Penyebabnya anggaran untuk melanjutkan proyek MBG pada 2026 tak lagi disediakan Kementerian Keuangan.
Demikian disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat memaparkan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jumat, 17 Juli 2026.
Merupakan pencatatan atas uang muka yang sudah diberikan kepada 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun menggunakan APBN dari BGN. Namun, pada tahun 2026 ini proyek tersebut belum bisa dieksekusi kembali karena anggarannya tidak disediakan lagi oleh Kementerian Keuangan,”
kata Arumsari.
Arumsari menjelaskan ratusan SPPG tersebut sebenarnya sudah masuk dalam pencatatan konstruksi dalam pengerjaan. Sebab, BGN sudah mengucurkan uang muka pembangunan menggunakan APBN.
Selain persoalan pembangunan SPPG, BGN juga masih dibayangi tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga.
Hingga akhir 2025, ada tunggakan sebesar Rp1,609 triliun untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Namun, belum bisa dibayarkan.
Saat ini kami sedang dalam proses revisi anggaran dengan DJA. Kami memohon maaf kepada pihak ketiga karena belum semua tagihan bisa langsung kami bayarkan,”
ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Arumsari mengungkap BGN juga masih memiliki kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp1,4 triliun.
Pihaknya kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan agar pembayaran utang tersebut dapat dilakukan secara bertahap.
Adapun rapat tersebut digelar dalam rangka pembahasan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025.
