Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, fungsi oposisi di parlemen semakin melemah karena mayoritas partai politik mendukung pemerintah.
Dikatakannya, PDIP yang berada di luar pemerintahan juga dinilai belum menjalankan peran oposisi secara kuat sehingga mendorong munculnya kabinet bayangan sebagai saluran alternatif untuk mengawal kepentingan publik.
Saat ini checks and balances memang lemah. Partai yang ada di parlemen umumnya hanya memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah,”
kata Jamiluddin saat dihubungi, Jumat, 8 Agustus 2026.
Ditambahkannya, posisi PDIP sebagai partai di luar pemerintahan belum mampu menghadirkan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Jamiluddin, sikap partai tersebut lebih banyak bersifat kooperatif dibandingkan menjalankan fungsi kontrol.
PDIP yang berada di luar pemerintah tidak cukup kuat melaksanakan checks and balances. PDIP bahkan lebih banyak kooperatif terhadap kebijakan pemerintah,”
ucapnya.
Ia menilai, kondisi tersebut membuat masyarakat sipil terdorong mengambil peran yang selama ini identik dengan oposisi.
Salah satunya melalui pembentukan kabinet bayangan yang bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, wajar kalau ada masyarakat sipil yang mengambil peran tersebut. Kelompok ini akan memelototi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,”
ungkapnya.
Meski tidak memiliki kewenangan konstitusional, Jamiluddin menilai kabinet bayangan tetap dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan.
Bahkan, kelompok tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai penekan sekaligus pengawas kebijakan publik.
Kabinet bayangan memang tidak memiliki kewenangan konstitusional. Namun kabinet bayangan dapat memposisikan sebagai kelompok penekan,”
jelasnya.
Dalam sistem demokrasi, sambung Jamiluddin, kelompok penekan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan di luar parlemen.
Keberadaannya dinilai dapat membantu menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan.
Di negara demokrasi, kelompok penekan dapat efektif menyuarakan aspirasi masyarakat karena berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan (checks and balances), penyalur aspirasi warga di luar pemilu, dan pembela hak kelompok minoritas,”
paparnya.
Ia menambahkan, meski berada di luar struktur pemerintahan, kabinet bayangan tetap dapat memengaruhi arah kebijakan melalui kritik, masukan, dan kajian yang disampaikan kepada publik maupun pemerintah.
Jadi, kabinet bayangan dapat memengaruhi kebijakan publik tanpa harus menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri,”
pungkas Jamiluddin.
