Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menyoroti ancaman krisis kesehatan yang dapat dihadapi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita ketika fasilitas kesehatan serta rantai pasok terganggu akibat bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Made mengatakan kelompok tersebut membutuhkan perlindungan khusus karena bencana dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, hingga kebutuhan dasar untuk ibu dan anak.
Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang berbeda dalam memperoleh layanan kesehatan, informasi terkait evakuasi, maupun bantuan,”
kata Made dalam keterangannya dikutip Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut dia, kerusakan fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang menjadi akses masyarakat dapat memperbesar risiko bagi kelompok rentan.
Kondisi tersebut menjadi semakin serius ketika kebutuhan dasar di pengungsian, seperti air minum, air bersih, dan bahan makanan, mulai menipis.
Dampak bencana tidak pernah sepenuhnya setara. Kelompok yang sejak awal memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, mobilitas, layanan kesehatan, maupun sumber daya akan menghadapi risiko yang lebih besar ketika sistem penanganan bencana belum dirancang secara inklusif,”
ungkapnya.
Risiko Maternal Healthcare Deserts
Made merujuk kajian Kaza et al. (2025) yang menunjukkan bahwa bencana dapat menciptakan kondisi maternal healthcare deserts, yakni situasi ketika fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, dan rantai pasok yang mendukung pelayanan kesehatan ibu terganggu.
Dalam kondisi tersebut, ibu hamil dapat mengalami kesulitan mendapatkan pemeriksaan kehamilan maupun pertolongan persalinan. Gangguan juga dapat berdampak pada praktik menyusui, distribusi obat-obatan, perlengkapan kebersihan, hingga ketersediaan tenaga kesehatan,”
tuturnya.
Risiko tersebut dinilai semakin besar bagi perempuan yang tinggal di wilayah terpencil dan bergantung pada fasilitas kesehatan dengan akses terbatas.
Karena itu, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan ibu tidak seharusnya baru dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita telah masuk dalam perencanaan sebelum bencana.
Kesiapsiagaan tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan komunitas terdampak. Masyarakat perlu dibekali kemampuan menghadapi kondisi darurat melalui konsultasi, peningkatan kapasitas, dan simulasi bencana,”
jelasnya.
Dengan demikian, warga dapat mengetahui sejak awal rute evakuasi, lokasi pengungsian, serta pusat rujukan pelayanan kesehatan yang dapat diakses ketika fasilitas kesehatan utama mengalami gangguan.
Kebutuhan Ibu dan Bayi
Selain memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan, pemerintah juga perlu memetakan kebutuhan kelompok rentan di wilayah berisiko tinggi sebelum bencana terjadi.
Made menilai pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) perlu diintegrasikan dalam sistem kesiapsiagaan. Data kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya harus tersedia sejak fase pra-bencana.
“Pendekatan GEDSI ini perlu diintegrasikan sebelum bencana terjadi,”
ujarnya.
Menurut Made, pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah menyiapkan stok bantuan di wilayah berisiko sebelum bencana.
Bantuan yang disiapkan tidak hanya berupa makanan dan air bersih, tetapi juga perlengkapan kesehatan reproduksi, kebutuhan bayi, kebutuhan ibu hamil dan menyusui, serta alat bantu mobilitas.
Langkah tersebut penting untuk mencegah keterlambatan maupun kekurangan stok bantuan setelah bencana terjadi. Pemerintah juga perlu memastikan jalur distribusi bantuan bagi kelompok paling berisiko telah dipetakan sejak awal.
Di sisi lain, Made menilai sistem peringatan dini juga harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Informasi mengenai ancaman bencana tidak cukup hanya disampaikan kepada masyarakat jika mereka tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan setelah menerima peringatan tersebut.
Indonesia tidak hanya harus memastikan akses informasi peringatan dini, tetapi turut memastikan informasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti masyarakat,”
katanya.
Lebih lanjut Made mengatakan Kementerian Kesehatan bersama BNPB dinilai perlu memasukkan standar perlindungan maternal dalam kesiapsiagaan bencana.
Standar tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, termasuk memastikan pengungsian aman serta mudah diakses kelompok rentan.
Gempa NTT harus menjadi momentum untuk mengubah cara Indonesia mengelola bencana dari reaktif menjadi antisipatif dan responsif, serta kolaboratif,”
tambahnya.
