Pakar Hukum: Kejaksaan Kok Bahagia Ambil Alih Kasus Febrie, Kenapa Bukan KPK?

Misalnya dengan mengatakan bahwa nanti kasus ini akan ditangani oleh tim jaksa khusus yang semuanya pernah bertugas di KPK,”

ujarnya.

Namun, lanjut Luhut, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar yang berkembang di tengah masyarakat mengenai independensi penanganan perkara apabila jaksa memeriksa sesama jaksa.

Karena secara umum masyarakat bertanya, Kok jaksa memeriksa jaksa? Istilahnya, jeruk makan jeruk, kok jaksa memeriksa jaksa? Padahal itu memang tidak mungkin terjadi,”

jelasnya.

Ia mengaitkan pandangannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang, menurut interpretasinya, menegaskan korps jaksa sebagai satu kesatuan sehingga berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan dalam penanganan perkara internal.

Karena Undang-Undang Kejaksaan mengatakan bahwa jaksa itu satu dan tidak terpisahkan dengan kata lain, tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri,”

tegasnya.

Luhut juga menilai saat ini berkembang opini yang berupaya meyakinkan publik bahwa pelimpahan perkara kepada Kejaksaan merupakan langkah yang tepat karena ditangani jaksa yang pernah bertugas di KPK.

Yang saya lihat sekarang adalah adanya mobilisasi opini bahwa seolah-olah langkah itu benar dan akan ditangani dengan baik. Alasannya, yang menangani adalah tim yang pernah berasal dari KPK,”

ungkapnya.

Dikatakan Luhut, penanganan perkara ini akan menjadi salah satu tolok ukur publik dalam menilai arah penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena itu, kasus ini akan menjadi milestone untuk menjelaskan bagaimana perilaku hukum pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,”

tutupnya.