Lembaga Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menghadapi persoalan serius terkait pendanaan.
Hingga beberapa bulan setelah dibentuk, dana yang dijanjikan dari berbagai negara donor disebut belum masuk ke kas organisasi tersebut.
Kondisi ini memunculkan berbagai kritik dan pertanyaan mengenai efektivitas serta tujuan utama pembentukan lembaga yang disebut-sebut untuk mendukung proses pemulihan pascakonflik di Gaza tersebut.
Saat pertama kali diumumkan, Donald Trump menyatakan bahwa Board of Peace akan mendapatkan dukungan dana besar dari negara-negara anggota dan mitra internasional.
Total komitmen pendanaan yang disebutkan mencapai US$17 miliar atau sekitar Rp303 triliun. Namun hingga kini, dana tersebut belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
Berdasarkan laporan Financial Times yang dikutip Middle East Monitor, Bank Dunia sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana organisasi itu belum menerima kontribusi apa pun dari para donor selama empat bulan sejak pembentukannya.
Bahkan, salah satu sumber yang mengetahui perkembangan tersebut menyebutkan bahwa belum ada dana yang masuk sama sekali.
Janji Bantuan Miliaran Dolar Belum Terwujud
Situasi ini terjadi meskipun sejumlah negara anggota sebelumnya telah menjanjikan bantuan sebesar US$7 miliar untuk paket dukungan bagi Gaza.
Di sisi lain, Trump juga pernah menyampaikan komitmen tambahan sebesar US$10 miliar yang berasal dari Amerika Serikat.
Namun hingga saat ini, pendanaan tersebut belum terlihat dalam laporan pengelolaan dana resmi yang tersedia.
Kontroversi semakin berkembang setelah muncul laporan bahwa sebagian mekanisme pendanaan tidak menggunakan sistem yang dikelola Bank Dunia.
Alih-alih melalui jalur resmi yang diawasi lembaga internasional dan memiliki standar pelaporan ketat, sejumlah sumbangan disebut dialihkan melalui rekening di JPMorgan.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran sejumlah pihak karena dinilai kurang transparan dan tidak memiliki mekanisme pengawasan independen yang jelas.
Pejabat BOP Klaim Donor Memilih Jalur Pendanaan Lain
Seorang pejabat Board of Peace yang identitasnya tidak disebutkan mengungkapkan bahwa organisasi sebenarnya telah menyiapkan beberapa opsi mekanisme penerimaan dana.
Menurutnya, sebagian donor memilih menggunakan saluran pendanaan yang berbeda dari skema yang telah disiapkan oleh Bank Dunia.
Pejabat tersebut juga menjelaskan bahwa laporan keuangan organisasi nantinya akan disampaikan kepada dewan eksekutif internal yang terdiri dari pejabat serta penasihat pemerintahan Trump. Laporan tersebut akan dipublikasikan pada waktu yang dianggap tepat oleh pihak dewan.
Dana dari Maroko dan UEA Belum Digunakan Maksimal
Meski kas organisasi belum menerima pendanaan besar, terdapat beberapa kontribusi yang telah dilaporkan digunakan untuk mendukung operasional tertentu.
Salah satunya adalah bantuan sebesar US$20 juta dari Maroko yang digunakan untuk mendukung kantor Nickolay Mladenov sebagai perwakilan tinggi dewan untuk Gaza pascaperang.
Dana tersebut juga membantu pembiayaan komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola wilayah Gaza.
Sementara itu, kontribusi terpisah sebesar US$100 juta dari Uni Emirat Arab yang direncanakan untuk program pelatihan kepolisian baru di Gaza hingga kini masih dibekukan karena programnya belum berjalan.
Selain bantuan untuk berbagai program khusus, dana operasional Board of Peace juga belum dapat digunakan sepenuhnya. Seorang ajudan senior Kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada dana resmi yang diberikan kepada BOP.
Bahkan menurutnya, tidak terdapat rencana bagi lembaga tersebut untuk mengelola sejumlah dana yang sebelumnya telah disebutkan.
Dana tambahan sebesar US$50 juta yang dirancang untuk mendukung operasional organisasi juga masih tertahan sambil menunggu sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan yang memadai.
Kritik terhadap Board of Peace Makin Menguat
Kondisi minim pendanaan yang terus berlangsung membuat sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas Board of Peace sebagai lembaga yang diklaim mendukung proses perdamaian dan pemulihan di Gaza.
Beberapa pengamat bahkan menilai pembentukan organisasi tersebut lebih bernuansa politik dibanding sebagai inisiatif kemanusiaan yang memiliki sistem pendanaan dan pengelolaan yang jelas.
Jika persoalan pendanaan dan transparansi tidak segera diselesaikan, masa depan Board of Peace diperkirakan akan semakin sulit untuk mempertahankan operasional dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.
