Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengingatkan Polri agar tak hanya fokus pada pembangunan markas dan sarana fisik. Menurutnya, kesejahteraan anggota polisi juga harus menjadi prioritas.
Nasir menyampaikan demikian karena daya beli personel terus menurun akibat inflasi. Ia menilai pendapatan anggota Polri secara nominal memang terlihat stabil. Namun, nilainya terus tergerus kenaikan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun.
Soal kesejahteraan anggota Polri ini tidak boleh ditawar-tawar lagi, Pak Wakapolri,”
kata Nasir dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut dia, kondisi itu menciptakan fenomena yang membuat pendapatan anggota Polri tampak tak bermasalah di atas kertas. Padahal, kemampuan belanja mereka terus menyusut karena setiap tahun tergerus inflasi.
Jadi, hal ini menciptakan fenomena money illusion. Di mana secara nominal seolah-olah ada penerimaan stabil namun secara riil daya beli anggota Polri mengalami kontraksi yang signifikan dari tahun ke tahun,”
ujar Nasir.
Nasir mengatakan perhatian terhadap kesejahteraan anggota jadi penting di tengah berbagai usulan pembangunan infrastruktur kepolisian yang masuk dalam kebutuhan anggaran Polri.
Ia mengaku mendukung pembangunan markas kepolisian maupun rumah dinas anggota. Namun menurutnya, peningkatan fasilitas fisik tak boleh membuat perhatian terhadap kesejahteraan personel menjadi nomor dua.
Oleh karena itu sekali lagi di samping pembangunan mako, baik itu Polres maupun Polsek, selain rumah-rumah anggota Polri, rumah dinas maksud kami, soal pendapatan anggota Polri ini juga tidak boleh diabaikan,”
jelas Nasir.
Lebih lanjut, dia menilai kesejahteraan personel merupakan bagian penting dalam upaya membangun institusi korps Bhayangkara yang profesional dan berkinerja baik.
Karena sekali lagi ini adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari upaya untuk menghadirkan apa yang diinginkan oleh siklus anggaran kita saat ini,”
kata Nasir.
Adapun, sorotan tersebut muncul di tengah usulan tambahan anggaran Polri tahun 2027.
Sebelumnya, Polri minta tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun 2027.
Sebab, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah hanya Rp118 triliun atau baru memenuhi sekitar 66 persen dari kebutuhan ideal yang dihitung Polri mencapai Rp184 triliun.
Penambahan anggaran Rp66,1 triliun itu untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan. Selain itu, tambahan anggaran juga diusulkan untuk kebutuhan belanja pegawai.
Lalu, tambahan anggaran juga termasuk pemenuhan kenaikan remunerasi, gaji rutin, tunjangan, serta kebutuhan personel baru. Kemudian, Polri juga tengah menyiapkan pembangunan Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
