Dulu di Era SBY Oposisi, PDIP Kini Pilih Jalan ‘Sekali Dayung Dua Pulau’ Terlampaui

Partai penyeimbang ini ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Sisi lain PDIP juga ingin merawat basis konstituennya yang ingin berada di luar kekuasaan,”

tutur bos Parameter Politik Indonesia itu.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 8 Juli 2026

Hendri Satrio Soroti PDIP vs PSI: Satu Pemuncak Klasemen, Satunya Zona Liga Dua

Lebih lanjut, ia menyoroti sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang tak biasa. Sebab, biasanya kalau kalah Pemilu Presiden (Pilpres), PDIP mengambil sikap 100 persen oposisi seperti di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi, kali ini jadi penyeimbang. Tentu ini faktor persabahabatan politik Megawati dan Prabowo yang cukup akrab, melampaui urusan persaingan politik,”

ujar Adi.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dalam surat internal PDIP menyatakan sikap partai yang dipimpinnya sebagai penyeimbang, bukan oposisi.

Surat internal PDIP bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 1 Juli 2026 itu berisi penjelasan Megawati terkait posisi partai berlogo banteng itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi PDIP itu berada di luar pemerintahan.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan PDIP tak mengambil sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Tapi, memilih jadi partai penyeimbang yang tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi,”

kata Megawati.