Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elite partai politik kerap menjadikan pemilihan presiden sebagai sarana mengamankan kepentingan kekuasaan dengan membatasi pilihan calon bagi rakyat.
Praktik tersebut menurutnya bertentangan dengan semangat demokrasi, karena aspirasi publik tidak sepenuhnya menjadi dasar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres.
Mereka menjadikan pilpres untuk memanfaatkan rakyat untuk memilih capres dan cawapres yang diinginkan,”
kata Jamiluddin kepada Owrite, Rabu, 8 Juli 2026.
Akademisi itu berpandangan, rakyat pada akhirnya hanya ditempatkan sebagai pemberi legitimasi terhadap pasangan calon yang sebelumnya telah diseleksi oleh elite partai politik.







