Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elite partai politik kerap menjadikan pemilihan presiden sebagai sarana mengamankan kepentingan kekuasaan dengan membatasi pilihan calon bagi rakyat.
Praktik tersebut menurutnya bertentangan dengan semangat demokrasi, karena aspirasi publik tidak sepenuhnya menjadi dasar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres.
Mereka menjadikan pilpres untuk memanfaatkan rakyat untuk memilih capres dan cawapres yang diinginkan,”
kata Jamiluddin kepada Owrite, Rabu, 8 Juli 2026.
Akademisi itu berpandangan, rakyat pada akhirnya hanya ditempatkan sebagai pemberi legitimasi terhadap pasangan calon yang sebelumnya telah diseleksi oleh elite partai politik.
Rakyat hanya dijadikan justifikasi bahwa capres dan cawapres sudah dipilih secara demokrasi. Elite partai mengabaikan aspirasi rakyat yang menginginkan capres dan cawapres tertentu,”
ucapnya.
Dikatakan Jamiluddin, pola politik semacam itu sudah seharusnya ditinggalkan apabila seluruh pihak ingin membangun demokrasi yang lebih terbuka dan memberikan ruang yang sama bagi setiap anak bangsa.
Jadi, pola pikir akal mengakali sudah saatnya ditanggalkan. Elite partai sudah saatnya pro demokrasi, bukan ngakali demokrasi untuk dapat berkuasa,”
jelasnya.
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu mengingatkan, konstitusi telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga kepentingan politik elite tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
Semua anak bangsa harus kembali ke konstitusi yang menegaskan pemilih negara adalah rakyat,”
tegasnya.
Karena itu, Jamiluddin meminta seluruh elite partai politik menghormati prinsip demokrasi dan tidak lagi mencari celah untuk membatasi pilihan rakyat dalam pemilihan presiden.
Karena itu, semua elite partai harus taat dengan prinsip tersebut agar demokrasi substansial benar berlangsung di negeri tercinta,”
ujarnya.
