Komisi IX DPR menjelaskan alasan rapat dengan Komisi IX DPR menjelaskan alasan rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) digelar secara tertutup. Hal itu karena data BGN saat ini belum cukup akurat untuk dipublikasikan lantaran masih menggunakan rancangan yang disusun kepemimpinan sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan keputusan rapat tertutup diambil setelah DPR dan BGN mempertimbangkan potensi munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
(Alasan rapat tertutup?) Karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh kepemimpinan lama,”
kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Charles, jajaran pimpinan baru BGN masih membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program kerja. Hal itu termasuk menghitung jumlah penerima manfaat yang akan menjadi sasaran pada 2027.
Apapun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat, sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi di publik,”
ujarnya.
Meski demikian, Charles memastikan pagu indikatif untuk BGN sudah disampaikan dalam rapat. Namun, angka itu masih akan mengalami banyak perubahan seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.
Ia mengungkapkan BGN sudah menyampaikan komitmen melakukan efisiensi besar-besaran, baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat program.
Sudah ada yang disampaikan kepada kita komitmen dari Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran, baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari sisi jumlah penerima manfaat,”
katanya.
Lebih lanjut, Charles menambahkan, DPR tetap melanjutkan pembahasan karena siklus anggaran pemerintah sudah berjalan dan tidak memungkinkan untuk ditunda lebih lama.
Kita gak bisa menunda lagi. Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027,”
ujarnya.
Pun, Komisi IX memberi waktu sekitar satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan penyesuaian tersebut agar sejalan dengan tahapan pembahasan anggaran nasional.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola di tubuh BGN setelah sejumlah polemik pengadaan mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Charles berharap kehadiran Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang mampu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi lembaga. Dia berharap BGN saat ini bisa memiliki sistem pengadaan yang lebih akuntabel.
Lebih terbuka dan transparan, sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali,”
katanya.
Seperti diketahui, rapat kerja perdana Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang bersama Komisi IX DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026 digelar secara tertutup.
Padahal, agenda yang dibahas menyangkut penggunaan anggaran BGN jadi sorotan publik setelah pergantian pucuk pimpinan BGN.
Rapat ini merupakan penampilan pertama Nanik S Deyang di hadapan DPR RI usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026.
Nanik ditunjuk Presiden Prabowo menggantikan Dadan Hindayana yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung). Status Dadan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejagung.
Keputusan menggelar rapat secara tertutup diambil sesaat setelah rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh.
Sebelum memulai pembahasan, Nihayatul memastikan rapat telah memenuhi syarat kuorum dengan kehadiran 35 anggota dari total 43 anggota Komisi IX yang berasal dari delapan fraksi.
Bapak Ibu yang saya hormati, sudah ada 35 dari 43 anggota dari 8 fraksi yang hadir jadi rapat ini sudah kuorum dan rapat ini saya buka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bertanya kepada seluruh Bapak Ibu anggota karena ini Rapat Pembahasan Anggaran, apakah rapat ini terbuka atau tertutup Bapak Ibu? Tertutup? Oke,”
ujar Nihayatul saat membuka rapat di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
