Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) mendesak Komisi IX DPR RI membentuk komisi pengawas terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).
Desakan itu muncul setelah para mitra menilai kepemimpinan baru di BGN justru memicu konflik dan mengubah pola kemitraan yang sebelumnya berjalan sejajar.
Ketua Umum DPP HMD Gemas, Yadiman, mengatakan para mitra yang sejak awal mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini justru menjadi pihak yang dipersalahkan atas berbagai persoalan yang muncul.
Kami sejak 6 Januari 2024 sudah jalan. Tetapi hari ini kami merasa sedih dan kecewa karena yang awalnya kami disuruh mengajak sebanyak mungkin orang, sekarang sepertinya kami dianggap menjadi penyebab masalah,”
kata Yadiman dalam RDPU Komisi IX DPR RI, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, perubahan mulai terasa setelah pergantian kepemimpinan di BGN. Ia menilai pola kemitraan berubah menjadi manajemen konflik yang justru menyulitkan para mitra.
BGN yang menyuruh membangun, BGN yang memeriksa dan bilang sudah oke, tetapi BGN pula yang datang dan bilang ini jelek,”
ujarnya.
Ia juga mengaku para mitra kesulitan menyampaikan aspirasi, karena tidak pernah bisa bertemu langsung dengan pimpinan BGN.
Kami tidak bisa bertemu dengan pimpinan BGN. Kami hanya sampai di gerbang saja. Bahkan kami sudah melakukan aksi damai supaya diterima. Kami tidak minta dibela kalau salah, tapi kami minta diajak untuk mensukseskan program strategis nasional ini,”
katanya.
Selain menyoroti kepemimpinan, HMD Gemas juga mengungkap adanya indikasi persoalan tata kelola di BGN yang menurut mereka berdampak hingga ke daerah.
Kejadian ini menyebabkan kami di tingkat bawah ikut terkena dampaknya. Kemarin sempat kejaksaan turun memeriksa semua, namun saya bersyukur kejaksaan sudah sangat arif menghentikan pemeriksaan itu,”
ucap Yadiman.
Ia menambahkan, ketidakpastian kebijakan membuat banyak mitra mengalami tekanan psikologis.
Di grup WhatsApp kami, banyak yang tidak bisa tidur. Kekuasaan adalah amanah, namun saat ini kepemimpinan dirasa zalim. Kami minta dibina, bukan dibinasakan,”
tegasnya.
Karena itu, HMD Gemas meminta Komisi IX DPR RI membentuk komisi pengawas terhadap BGN agar tata kelola Program MBG dapat diawasi secara lebih ketat dan persoalan yang dihadapi para mitra segera diselesaikan.
