Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengkaji skema penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk terkait wacana pembatasan penerima berdasarkan kelompok kesejahtaraan atau desil.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengatakan wacana tersebut memang tengah dibahas. Namun, pemerintah belum mengambil keputusan karena proses kajian masih berlangsung.
Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi,”
kata Trenggono usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Jumat, 17 Juli 2026.
Perihal pemetaan penerima manfaat akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), Trenggono belum memberikan jawaban pasti. Menurutnya, hasil kajian akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai.
Hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai,”
ujarnya.
Trenggono juga belum bersedia menjelaskan kelompok desil mana yang nantinya dipastikan menjadi penerima MBG. Ia menyampaikan seluruh skema penyaluran masih dalam pembahasan.
Semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Nanti kalau sudah selesai akan disampaikan,”
katanya.
BGN menargetkan kajian tersebut rampung dalam waktu paling lama satu bulan. Tenggat waktu itu merupakan bagian dari penataan ulang pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.
Kita diberikan waktu maksimal satu bulan,”
ujar Trenggono
Meski skema penerima masih dievaluasi, Trenggono memastikan pemerintah tetap mengutamakan kelompok yang berhak menerima manfaat.
Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas, jadi disesuaikan nanti,”
katanya.
Wacana penyesuaian sasaran penerima MBG mencuat setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Salah satu opsi yang berkembang adalah memprioritaskan siswa dari kelompok ekonomi yang lebih membutuhkan.
Namun hingga kini, pemerintah belum mengumumkan skema final maupun kelompok desil yang akan menjadi sasaran program tersebut.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penyesuaian sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam skema yang tengah dibahas, siswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi atau kelompok desil 8 hingga desil 10 disebut tidak lagi menjadi prioritas penerima.
Pemerintah berencana memfokuskan anggaran kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum diputuskan karena masih dalam tahap pengkajian oleh BGN.
