Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Gerindra Minta Kemendagri Perketat Pembinaan

Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen Prabowo yang sejak awal menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelanggaran hukum.

Kalau kita lihat, pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini, kita bisa menyaksikan bahwa penegakan hukum kita makin baik. Pak Prabowo komitmen dan konsisten dengan apa yang menjadi ucapan beliau, bahwa dalam pemerintahannya ingin betul-betul mengedepankan penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan maksimal,”

ucap Bahtra, Jumat, 17 Juli 2026. 

Pilihan Editor · Rahmat Baihaqi · 10 Juli 2026

Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terjaring OTT KPK, Koleksi Logam Mulia dan Dolar Ikut Disita

Ia menegaskan, setiap pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan kepala daerah, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu ya harus ditindak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,”

ujarnya.

Di sisi lain, Bahtra menilai langkah pencegahan juga harus diperkuat. Menurutnya, Kemendagri sebagai instansi yang memiliki kewenangan membina kepala daerah perlu terus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Kita meminta Kemendagri, karena itu kewenangannya, untuk melakukan pembinaan. Kami setiap saat berkoordinasi dengan Kemendagri untuk terus melakukan pembinaan,”

katanya.

Pembinaan tersebut, lanjut Bahtra, tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut kualitas kinerja kepala daerah.

Yang paling penting adalah bagaimana kinerja para kepala daerah ini. Mereka sudah dipilih oleh rakyat, sehingga harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan rakyat, terutama di daerah masing-masing,”

ucapnya.

Belakangan, sejumlah kepala daerah kembali tersandung kasus dugaan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun proses penyidikan KPK.