owrite-adi-briantika

Adi Briantika

Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.
Asred
Follow:
634 Artikel-artikel

TII Desak Pemerintah Jamin Keamanan Digital, Tak Takedown Konten Kritis

Bukan hal baru di Indonesia perihal melaporkan konten atas nama pencemaran nama baik. Praktik ini terus digunakan sebagai senjata untuk…

Kajian BRIN Soal Vape Dianggap Tidak Objektif

Publikasi hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyimpulkan bahwa rokok elektrik (vape) memiliki kandungan zat berbahaya jauh…

KUHAP Baru Bukti Demokrasi Indonesia Mundur Teratur

Amnesty International Indonesia mengkritik DPR perihal pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP). Organisasi hak asasi manusia itu…

Laporan Setahun Prabowo-Gibran: “Otoritarianisme Menebal, Demokrasi Bergeser ke Titik Nol”

Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap telah menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin nyata. Hal…

Kisruh RUU Penyesuaian Pidana

Komisi III DPR berencana membahas Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Calon regulasi ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum…

Tolak Tuduhan Hoaks, Koalisi Minta Tunda Pelaksanaan KUHAP Baru

Dalam rapat di DPR, 18 November 2025, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut poster dari @bijakmemantau yang beredar dan berisi…

KUHAP Baru Disahkan, Potensi Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk

Pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik keras. Berdasar perspektif…

DPR akan Bahas RUU Penyesuaian Pidana

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pekan depan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.  Sebelum pemberlakuan KUHP, harus ada…

Polemik Disabilitas dalam KUHAP Baru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kembali menjelaskan perihal isu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara…

Rencana Kebijakan Efisiensi Pemerintah Pusat Picu Kekhawatiran Daerah

Pemerintah berencana memangkas dana transfer ke daerah hingga Rp269 triliun pada APBN 2026 dapat berdampak serius. Efisiensi ini dilakukan di…

KUHAP Baru Resmi Jadi UU Bukti Minimnya Komitmen Demokrasi Elite

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang menuai kritik. Publik menilai produk legislasi tersebut bermasalah secara…

KLH RI dan DEFRA Inggris Teken MoU Perlindungan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara resmi menandatangani…

Keterangan UGM dalam Sidang KIP Picu ‘Sinetron Politik Baru’

Sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali berlangsung. Hakim meminta…

Menkum Sebut Putusan MK Terkait Aturan Polisi di Jabatan Sipil Tak Berlaku Surut

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berujar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil…

UU KUHAP Baru Diklaim Selesaikan Masalah Hukum yang Tak Tertangani

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang…