Usut Kasus Andrie Yunus, Komnas HAM akan Periksa TNI
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin Siagian mengatakan pihaknya bakal memanggil jajaran TNI dalam pengusutan kasus penyiraman air keras…
Komnas HAM Pertimbangkan Opsi Peradilan Umum hingga TGPF Usut Kasus Andrie Yunus
Komnas HAM tengah merumuskan rekomendasi skenario penyelesaian hukum kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus, yang melibatkan anggota BAIS. …
Anwar Usman Pensiun, Pakar Ingatkan Bahaya Politisasi Pengisian Jabatan Hakim MK
Hakim Konstitusi Anwar Usman dijadwalkan akan memasuki masa pensiun pada April 2026. Purnatugasnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut membuka…
Demi Indonesia Emas, Pakar Desak Pemerintah Terbitkan Inpres Transportasi Umum
Hilangnya layanan transportasi umum di berbagai daerah di Indonesia kini tidak sekadar memicu masalah mobilitas, tapi berkembang menjadi krisis energi,…
Ancaman PHK Massal PPPK di 2027: Pemda Dapat Sunat Tunjangan Pejabat
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah berada di bawah ancaman kehilangan pekerjaan. Hal ini dipicu oleh…
KaBAIS Dicopot Belum Cukup, Komnas HAM Desak Panglima TNI Buka Rantai Komando
Perkembangan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus, kini memasuki babak baru. Komnas HAM mendesak Panglima…
UU HKPD Ancam Nasib PPPK 2027: Peringatan Disrupsi Layanan Dasar dan IPM
Kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027 memunculkan…
Ancaman PHK Ribuan PPPK 2027: Pusat Ciptakan “Constrained Mandate” bagi Daerah
Tenggat waktu pemberlakuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD pada 2027 yang diamanatkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara…
Hantu PHK Massal PPPK 2027: Batas Belanja Pegawai 30 Persen Dinilai “Buta Konteks”
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah kini dibayangi ancaman kehilangan pekerjaan pada tahun 2027. Hal ini…
Garda Desak Perpres Ojol Skema 90:10, “Harga Mati” demi Fundamental Ekonomi Rakyat
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden Ojol yang menetapkan skema bagi hasil. Asosiasi menyarankan…
Pemerintah Kebut Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera, Siapkan 36.000 Hunian Tetap
Pemerintah pusat terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.…
Dugaan Korupsi Rp1 Triliun di Kementerian PU Disorot, IAW Desak Penegak Hukum Usut
Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak penegak hukum segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) perihal dugaan kerugian…
Beri Yaqut Tahanan Rumah, KPK Turun Derajat Jadi Penegak Hukum “Biasa Saja”
Wacana dan keputusan pemberian status tahanan rumah bagi tersangka kasus tindak pidana korupsi menuai kritik. Langkah ini dinilai sebagai preseden buruk…
Polemik 30 Ribu SPPI Kemhan: Waspada Celah Hukum Korupsi dan Kemunduran Reformasi
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menyorot rencana Kementerian Pertahanan merekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola…
Rekrutmen 30 Ribu SPPI oleh Kemhan Picu Kecurigaan, Kopdes Merah Putih Dikelola Ala Militer?
Rencana Kementerian Pertahanan merekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih memunculkan polemik. Langkah…
